Pengertian Merek Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”) [New-Update]

Pengertian Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pada saat dibuat blog ini pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa kepada atas wafatnya AM Fatwa semoga arwah beliau diterima disisinya. Untuk kesekian kalinya kami tetap konsisten untuk menulis terkait hak kekayaan intelektual kali ini kami akan memfokuskan pada pendaftaran merek, apakah itu Merek?

Pasal 1 angka (1) UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek & IG“) memberikan pengertian bahwa

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dalam UU Merek & IG, tidak ada penjelasan baku mengenai gambar, nama, kata, huruf, angka serta susunan warna namun dalam praktiknya yang dimaksud dengan gambar, nama, kata, huruf, angka serta susunan warna adalah sebagai berikut:

1. Gambar

Gambar yang dijadikan logo merek tidak boleh terlalu rumit seperti benang kusut atau juga terlalu sederhana seperti titik. Sehingga, gambar dapat melambangkan kekhususan tertentu dalam bentuk lencana atau logo, dan secara visual langsung memancarkan identitas merek tersebut.

2. Nama

Pada dasarnya nama orang, badan usaha, kota, benda, dapat dijadikan sebagai Merek namun tetap harus memiliki daya pembeda (distinctive power) yang kuat agar dapat menjadi identitas yang sangat spesifik dari pemilik nama. Nama yang sangat umum yang tidak memiliki daya pembeda yang kuat tidak dapat didaftarkan sebagai Merek karena akan mengaburkan identitas khusus seseorang dan membuat bingung masyarakat. Begitu pula dengan nama yang mempunyai lebih dari satu pengertian tidak bisa dijadikan Merek.

3. Kata

Kata dapat dijadikan sebagai Merek jika mempunyai kekhususan yang memberikan kekuatan daya pembeda dari Merek lain yang meliputi berbagai bentuk yaitu:

  1. Dapat merupakan kata dari bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah;
  2. Dapat berupa kata sifat, kata kerja, dan kata benda;
  3. Dapat merupakan kata yang berasal dari istilah bidang tertentu, seperti budaya, pendidikan, kesehatan, teknik, olahraga, seni, dan sebagainya;
  4. Bisa merupakan satu kata saja atau lebih dari satu kata, dua atau beberapa kata.

4. Huruf

Sama halnya dengan gambar, sepanjang tidak memuat susunan yang rumit dan tidak terlalu sederhana, huruf juga dapat dijadikan Merek.

5. Angka

Angka tidak dapat dijadikan sebagai Merek jika hanya mengandung 1 (satu) angka saja karena terlalu sederhana dan tidak memiliki daya pembeda yang cukup. Oleh karena itu, angka harus dibuat sedemikian rupa hingga memiliki daya pembeda, namun tidak terlalu rumit juga karena akan sulit didefinisikan sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai Merek.

6. Susunan Warna

Merek yang berupa susunan warna berarti Merek tersebut terdiri dari satu unsur warna. Susunan warna yang dibuat sederhana tanpa dikombinasikan dengan unsur gambar atau lukisan geometris, diagonal atau lingkaran, atau gambar dalam bentuk apa saja, dianggap kurang memberikan daya pembeda.

7. Merek Kombinasi

Merek kombinasi merupakan unsur Merek yang terdiri dari gabungan gambar, nama, kata, huruf, angka serta susunan warna yang secara keseluruhan tidak merupakan satu kesatuan pengertian sendiri. Banyak Merek-Merek yang berbentuk kombinasi dari berbagai unsur. Bahkan, pada umumnya hampir semua Merek merupakan kombinasi dari dua, tiga, atau seluruh unsur-unsur tersebut.

Apabila anda telah memiliki merek pada produk barang dan jasa anda, jangan lupa untuk mendaftarkan paten merek anda melalui kami konsultan hki terdaftar optimasi hki, kami dapat dihubungi di (fast response) 087877539733 atau melalalui email kami di deddy@afjlawyers.com atau deddy@optimasihki.id

Sertifikat Merek, Kapan Diterbitkan dan Diurusnya? [Update UU Merek Terbaru]

Sertifikat Merek, Kapan Diterbitkan dan Diurusnya?

Sebelum membahas topik ini, kami Optimasi HKI terlebih dahulu mengecam pernyataan sepihak presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk memutuskan Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Semoga atas pernyataan tersebut tidak ada upaya aksi-aksi radikalisme oleh siapapun itu.

Baik kembali lagi pada topik kita kali ini adalah, Kapan sertifikat merek diterbitkan? sebagaimana yang telah diatur oleh UU Merek terbaru yaitu UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek“). Dalam Pasal 25 UU Merek, menyebutkan:

“(1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
(2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
c. Tanggal Penerimaan;
d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
f. nomor dan tanggal pendaftaran;
g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
(3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.”

Berdasarkan peraturan tersebut sertifikat merek atas pendaftaran hak merk akan diterbitkan oleh Menteri dalam hal ini dan pendaftaran merek di lakukan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setelah daftar merk tersebut telah melalui proses-proses pendaftaran merek sebagai berikut:

  1. Persyaratan Formalitas (15 hari) (Pasal 14 ayat 1 UU Merek);
  2. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek (2 bulan) (Pasal 14 ayat 2 UU Merek);
  3. Pemeriksaan Subtantif (30 hari (setelah pengumuman) +150 hari (Pasal 23 ayat 3 dan 5 UU Merek);
  4. Penerbitan Sertifikat Merk.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka jangka waktu yang diperlukan dalam pengurusan pendaftaran merek hingga diterbitkannya sertifikat merek adalah 8 (delapan) bulan. Namun perlu diingat bahwa perlindungan merk adalah pada saat tanggal penerimaan pendaftaran bukan pada tanggal penerbitan sertifikat. Pertanyaannya? apa yang dijadikan pegangan pemohon sebagai bukti kepemilikan merek?. Dalam masa pendaftaran merek hingga diterbitkannya sertifikat merek, maka bukti kepemilikan sementara adalah bukti daftar tersebut. Apaka itu valid dan sah? kami bilang ya sah, karena belum ada penolakan pendaftaran merek hingga diterbitkannya sertifikat merk. Bukti daftar merek dapat dijadikan dokumen persyaratan apabila pemohon ingin mengurus izin-izin yang relevan terhadap produk/jasa yang akan diperdagangkan.

Dalam UU merek terbaru perlu diingat oleh pemohon pendaftaran merek (yang mana apabila telah lupa bahwa dia pernah mendaftar karena prosesnya yang relatif lama) berdasarkan Pasal 25 ayat 3 UU Merek.

“Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.”

Perlunya diambil sertifikat merek dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat apa bila tidak Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan. Sayang bukan apabila merek produk/jasa anda sudah terkenal namun karena tidak mengambil sertifikat maka dianggap tidak ada. Anda pun akan kehilangan uang yang cukup besar untuk mendaftar tersebut.

Oleh karenanya ada peran konsultan hki yang akan membantu mengingatkan atau mengurusi hal-hal yang demikian sehingga merek yang telah anda daftar dianggap ditarik kembali. kami Konsultan HKI terdaftar siap membantu anda melakukan pengurusan pengambilan sertifikat merek anda yang telah anda daftar sebelumnya. Kami dapat dihubungi di HP/WA 087877539733 atau email deddy@afjlawyers.com dan deddy@optimasihki.id

 

Pendaftaran Hak Cipta Online [Simple & Fast Explanation]

Jasa Pendaftaran Hak Cipta

Jenis HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) itu ada banyak macamnya yaitu merek, hak paten, hak cipta dan desain industri. Kesemuanya diatur dalam Undang-Undang tersendiri guna melindungi keyaan intelektual seseorang yang sangat berharga dan kesemuanya didaftarkan di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebelumnya sebelum membahas hak cipta pada blog kami, kami menyampaikan doa semoga prediksi erupsi atau letusan di Gunung Agung yang menyebabkan Bandara Ngurah Rai ditutup tidak terjadi yang mungkin akan berdampak kurang bagus untuk dunia pariwisata di Indonesia.

Oke, kami lanjut pada pembahasan Pendaftaran Hak Cipta Online yang akan kami jelaskan secara Step-by-step. Hak cipta atau copyright adalah jenis hak kekayaan intelektual yang melindungi Pencipta atas ciptaannya yang berupa lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. UU Hak Cipta yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta“).

Dalam UU Hak Cipta, pengertian hak cipta dalam Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif  setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas  inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 

Lalu setelah mengetahui pengertian hak cipta bagaimana proses pendaftaran hak cipta secara online? apa saja yang dibutuhkan? berikut kami uraikan persyratannya:

Jika Pemohon atas nama pribadi/perorangan, persyaratannya:

  1. Scan copy KTP Pemohon dan Pencipta
  2. Scan copy NPWP perorangan
  3. Scan copy Surat Pernyataan ( yang menyatakan ciptaan tersebut asli )
  4. Scan copy Surat Kuasa kepada Konsultan HKI
  5. Contoh Ciptaan  dalam bentuk PDF, JPEG, MP4, MP3 maksimal 20MB
  6. Scan copy Perjanjian Bukti Pengalihan Hak Cipta (Apabila Pemohon Bukan Pencipta).

Jika Pemohon atas nama Badan Hukum/Perusahaan, persyaratannya:

  1. Scan copy Salinan Resmi Akta Pendirian Badan Hukum (Apabila Pemohon Badan Hukum)/Perusahaan
  2. Scan copy KTP Direktur
  3. Scan copy NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur
  4. Scan copy Surat Pernyataan ( Menyatakan ciptaan tersebut asli )
  5. Scan copy Surat Kuasa kepada Konsultan HKI
  6. Contoh Ciptaan dalam bentuk PDF, JPEG, MP4, MP3 maksimal 20MB
  7. Scan copy Bukti Pengalihan Hak Cipta (Apabila Pemohon Bukan Pencipta).

Atau mengisi form yang telah kami sediakan di formulir pendaftaran hak cipta  untuk kemudahan anda , adapun biaya pendaftaran hak cipta resmi melalui konsultan hki terdaftar kami adalah Rp. 2,5 juta dimana biaya tersebut sudah termasuk pengurusan penerbitan sertfikatnya.

Konsultan Haki Optimasi HKI dapat dihubungi (fast response) di HP/WA 087877539733 atau email kami di deddy@afjlawyers.com dan deddy@optimasihki.id