Setidaknya dikenal 2 (dua) sistem kepemilikan hak atas paten merek, yaitu sebagai berikut:
- Sistem Deklaratif
Sistem deklaratif mendasarkan kepada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan Merek terlebih dahulu. Dalam sistem deklaratif ini, hukum mengganggap orang atau badan usaha yang mendaftarkan mereknya pertama kali merupakan pemakai pertama. Jika ada pihak ketiga yang dapat membuktikan hak yang lebih kuat dari pemakai pertama, maka hak dari si pemakai pertama atas merek menjadi kalah dan hak dari pihak ketiga inilah yang diakui oleh hukum sebagai yang berhak atas Merek.
Sistem deklaratif pernah digunakan di Indonesia pada masa berlakunya UU Merek Tahun 1961. Namun pada prakteknya, saat itu sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dan menimbulkan hambatan dalam dunia usaha karena tidak terjaminnya ketenangan bagi dunia usaha. Kurangnya kepastian hukum dalam sistem deklaratif dikarenakan suatu pendaftaran Merk dapat dibatalkan dengan alasan pihak lain merupakan pemakai yang pertama.
- Sistem Konstitutif
Sistem konstitutif mendasarkan kepada perlindungan hukum bagi mereka yang mendaftarkan Merek terlebih dahulu. Menurut sistem konstitutif, yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang telah mendaftarkan Mereknya. Pendaftaran Merk inilah yang menciptakan hak atas Merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu Merek dan bagi pihak lain harus menghormati hak si pendaftar.
Sistem konstitutif mulai digunakan di Indonesia pada saat berlakunya UU Merek Tahun 1992. Pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif dianggap lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif.
Untuk konsultasi lebih lanjut mengenai pendaftaran hak paten merek, hak cipta dan desain industri di Ditjen HKI jangan ragu menghubungi kami Optimasi HKI di HP/WA 087877539733 (fast response) atau email deddy@afjlawyers.com dan deddy@optimasihki.id
